Meskipun mereka sudah berusaha belajar selama beberapa waktu
sebelum pelaksanaan UKG ini, mereka tetap bingung dan semakin stres menghadapi
pelaksanaan UKG. Bagaimana bisa menggunakan komputer secara aktif, kalau
belajarnya saja baru. Belum lagi, guru usia lanjut yang tidak terampil
menggunakan komputer, UKG online menjadi bentuk ujian yang cukup
mengkhawatirkan bagi mereka. Ada
juga kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya mutasi apabila nilai UKG
tidak sampai pada target yang telah ditentukan.
Padahal hal serupa pernah dilakukan pada 2004. Hasilnya, kompetensi guru di jenjang TK-SMA/SMK memprihatinkan. Masih banyak guru yang tidak menguasai mata pelajaran yang diampunya. Nilai rata-rata guru mata pelajaran berkisar di angka 18-23. Kompetensi guru kelas TK rata-rata 41,95, sedangkan guru kelas SD 37,82. Ada guru yang mendapat nilai terendah 1 dari skala 100. Nilai tertinggi guru masih di bawah 100, yakni di kisaran 80-97, hanya dicapai satu guru untuk tiap jenjang.
Stressifikasi Ganggu Psikologis Guru
UKG@ini tentu mempengaruhi psikologis guru. Pemberitahuan UKG yang mendadak, sudah cukup menambah beban guru. Belum lagi para guru yang gagap teknologi pastinya semakin grogi dalam menghadapi UKG. Beban-beban pikiran itu malah semakin diperparah dengan kendala teknis saat UKG online dilaksanakan. Bahkan, ada guru yang mengaku gagal mengikuti tes karena tidak bisa mengakses internet dan harus mondar-mandir dari satu sekolah ke sekolah lain demi mengikuti UKG online.
Kecilnya kemungkinan pelaksanaan UKG ini berhasil dengan baik dan memuaskan menambah stress para tenaga pendidik ini. Hal ini pula yang dikhawatirkan oleh guru-guru yang sudah bersertifikasi. Mereka khawatir akan berpengaruh terhadap tunjangan sertifikasi itu terhambat atau dihentikan.
Banyak yang takut kehilangan duit jutaan yang sebenarnya lebih tepat sebagai dana untuk kesejahteraan guru dibandingkan profesionalitas guru. Terus terang, dengan sertifikasi model begitu tentu akan menjadi beban yang berat bagi seluruh kalangan. Dana yang keluar dengan apa yang dihasilkan jauh dibawah harapan.
Bukankah seharusnya program seperti ini mencanangkan terlebih dahulu keprofesionalan, baru disertifikasi bukannya disertifikasi baru diprofesionalkan. Sehingga hanya guru-guru yang benar-benar profesional yang berhak mendapatkan dana sertifikasi. Mereka itulah yang sudah dinilai tangguh dari segi jasmani maupun rohani, jadi ketika ada kebijakan-kebijakan baru tak perlu stress seperti sekarang ini.
UKG Hanya Program Temporer
Kebijakan pemerintah menggelar Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dimulai pada 30 Juli kepada 1.610 orang guru, dinilai tidak melalui sosialisasi yang cukup.@Selain itu berdasarkan kajian secara hukum yang dilaksanakan sejumlah organisasi guru yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH), UKG dilaksankan tanpa dasar hukum dan tidak sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang ada.
Pemerintah tidak memberikan pernyataan yang konsisten terkait pelaksanaan uji kompetensi guru dan pemerintah tidak punya program yang jelas dalam upaya peningkatan profesi guru. Apa yang dilakukan hanya program temporer seiring dengan pergantian pejabat dan struktur di lingkungan Kemendikbud. Jika bukan hanya program temporer semata, mengapa pemerintah belum menyelesaikan sebanyak 1,8 juta guru yang belum disertifikasi. Padahal, sesuai dengan amanat Undang- undang guru dan dosen, sertifikasi untuk semua guru harus selesai pada 2015.
Hal ini lebih diperjelas kembali dengan persiapan UKG yang belum maksimal dan agak rapuh. Mulai dari pengembangan instrumen, desain kegiatan, penguatan landasan yuridis, konseptual teoritik, dan antisipasi malpraktik di lapangan. Khususnya untuk permasalahan koneksi internet, seharusnya pemerintah bisa membuat koneksi internet stabil, sehingga server lokal akan men-download soal dari server pusat dan peserta bisa langsung mengakses dari ruang tersebut.
Apabila koneksi tidak stabil, maka soal akan dikirim lewat email kemudian dibagi lewat server lokal. Apabila tidak ada jaringan internet tetapi jaringan lokal berfungsi baik, maka soal di-copy dalam CD atau DVD dan di-copy ke server lokal. Apabila panduan tersebut dijalankan dengan baik, maka UKG online tidak harus ditunda dan tidak perlu menimbulkan keresahan lagi.
Lebih dari itu, pemerintah harus meluruskan motivasi yang melatari pelaksanaan Uji Kompetensi Guru. Kompetensi dan profesionalitas guru tidak akan meningkat jika pemerintah hanya melakukan UKG. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas hanya bisa dilakuan dengan pembinaan, diklat, dan kegiatan ilmiah yg tepat, di samping kesadaran dari guru yg bersangkutan.
Persiapan- persiapan yang tepat dan tidak terburu- buru tentu akan membuat UKG Online yang sejatinya menjadi alat pemetaan kompetensi guru akan menjadi alat pemetaan bagi kesiapan dunia pendidikan kita untuk mewujudkan pendidikan berbasis Teknologi Informasi (TI) secara menyeluruh.***
Penulis adalah alumni FKIP UMSU dan Sekretaris UKM-LPM Teropong UMSU Periode 2009- 2010.
JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Asosiasi Lembaga
Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) Swasta Indonesia, Suyatno mengatakan,
pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) dapat melahirkan rasa tidak percaya guru
pada pemerintah. Pasalnya, para guru kecewa karena pemerintah tidak berhasil
menggelar UKG dengan baik. Padahal hal serupa pernah dilakukan pada 2004. Hasilnya, kompetensi guru di jenjang TK-SMA/SMK memprihatinkan. Masih banyak guru yang tidak menguasai mata pelajaran yang diampunya. Nilai rata-rata guru mata pelajaran berkisar di angka 18-23. Kompetensi guru kelas TK rata-rata 41,95, sedangkan guru kelas SD 37,82. Ada guru yang mendapat nilai terendah 1 dari skala 100. Nilai tertinggi guru masih di bawah 100, yakni di kisaran 80-97, hanya dicapai satu guru untuk tiap jenjang.
Stressifikasi Ganggu Psikologis Guru
UKG@ini tentu mempengaruhi psikologis guru. Pemberitahuan UKG yang mendadak, sudah cukup menambah beban guru. Belum lagi para guru yang gagap teknologi pastinya semakin grogi dalam menghadapi UKG. Beban-beban pikiran itu malah semakin diperparah dengan kendala teknis saat UKG online dilaksanakan. Bahkan, ada guru yang mengaku gagal mengikuti tes karena tidak bisa mengakses internet dan harus mondar-mandir dari satu sekolah ke sekolah lain demi mengikuti UKG online.
Kecilnya kemungkinan pelaksanaan UKG ini berhasil dengan baik dan memuaskan menambah stress para tenaga pendidik ini. Hal ini pula yang dikhawatirkan oleh guru-guru yang sudah bersertifikasi. Mereka khawatir akan berpengaruh terhadap tunjangan sertifikasi itu terhambat atau dihentikan.
Banyak yang takut kehilangan duit jutaan yang sebenarnya lebih tepat sebagai dana untuk kesejahteraan guru dibandingkan profesionalitas guru. Terus terang, dengan sertifikasi model begitu tentu akan menjadi beban yang berat bagi seluruh kalangan. Dana yang keluar dengan apa yang dihasilkan jauh dibawah harapan.
Bukankah seharusnya program seperti ini mencanangkan terlebih dahulu keprofesionalan, baru disertifikasi bukannya disertifikasi baru diprofesionalkan. Sehingga hanya guru-guru yang benar-benar profesional yang berhak mendapatkan dana sertifikasi. Mereka itulah yang sudah dinilai tangguh dari segi jasmani maupun rohani, jadi ketika ada kebijakan-kebijakan baru tak perlu stress seperti sekarang ini.
UKG Hanya Program Temporer
Kebijakan pemerintah menggelar Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dimulai pada 30 Juli kepada 1.610 orang guru, dinilai tidak melalui sosialisasi yang cukup.@Selain itu berdasarkan kajian secara hukum yang dilaksanakan sejumlah organisasi guru yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH), UKG dilaksankan tanpa dasar hukum dan tidak sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang ada.
Pemerintah tidak memberikan pernyataan yang konsisten terkait pelaksanaan uji kompetensi guru dan pemerintah tidak punya program yang jelas dalam upaya peningkatan profesi guru. Apa yang dilakukan hanya program temporer seiring dengan pergantian pejabat dan struktur di lingkungan Kemendikbud. Jika bukan hanya program temporer semata, mengapa pemerintah belum menyelesaikan sebanyak 1,8 juta guru yang belum disertifikasi. Padahal, sesuai dengan amanat Undang- undang guru dan dosen, sertifikasi untuk semua guru harus selesai pada 2015.
Hal ini lebih diperjelas kembali dengan persiapan UKG yang belum maksimal dan agak rapuh. Mulai dari pengembangan instrumen, desain kegiatan, penguatan landasan yuridis, konseptual teoritik, dan antisipasi malpraktik di lapangan. Khususnya untuk permasalahan koneksi internet, seharusnya pemerintah bisa membuat koneksi internet stabil, sehingga server lokal akan men-download soal dari server pusat dan peserta bisa langsung mengakses dari ruang tersebut.
Apabila koneksi tidak stabil, maka soal akan dikirim lewat email kemudian dibagi lewat server lokal. Apabila tidak ada jaringan internet tetapi jaringan lokal berfungsi baik, maka soal di-copy dalam CD atau DVD dan di-copy ke server lokal. Apabila panduan tersebut dijalankan dengan baik, maka UKG online tidak harus ditunda dan tidak perlu menimbulkan keresahan lagi.
Lebih dari itu, pemerintah harus meluruskan motivasi yang melatari pelaksanaan Uji Kompetensi Guru. Kompetensi dan profesionalitas guru tidak akan meningkat jika pemerintah hanya melakukan UKG. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas hanya bisa dilakuan dengan pembinaan, diklat, dan kegiatan ilmiah yg tepat, di samping kesadaran dari guru yg bersangkutan.
Persiapan- persiapan yang tepat dan tidak terburu- buru tentu akan membuat UKG Online yang sejatinya menjadi alat pemetaan kompetensi guru akan menjadi alat pemetaan bagi kesiapan dunia pendidikan kita untuk mewujudkan pendidikan berbasis Teknologi Informasi (TI) secara menyeluruh.***
Penulis adalah alumni FKIP UMSU dan Sekretaris UKM-LPM Teropong UMSU Periode 2009- 2010.
"Akibat kegagalan ini (UKG) akan menimbulkan rasa tidak percaya guru pada pemerintah," kata Suyatno kepada Kompas.com, Minggu (5/8/2012), di Jakarta.
Rektor Universitas Dr Hamka (Uhamka) Jakarta ini menyampaikan, sebaiknya UKG tidak dilakukan dengan tergesa dan sekaligus. Karena uji kompetensi akan mendapatkan hasil yang lebih akurat saat pelaksanaannya dilakukan secara berkesinambungan. "Saat ujian ini membebani guru, maka hasilnya akan kurang baik. Yang lebih tepat adalah lakukan dengan berkesinambungan," ujarnya.
Seperti diberitakan, pelaksanaan UKG banyak diwarnai permasalahan. Yang paling disoroti dan terjadi di banyak daerah adalah jaringan internet yang tidak terkoneksi antara tempat uji kompetensi (TUK) di daerah dengan server di pusat. Masalah lainnya adalah validasi data guru yang buruk, dan subtansi soal yang melenceng dari uji kompetensi itu sendiri.
UKG dilaksanakan pemerintah guna menguji kompetensi guru bersertifikat. Ditujukan untuk mendapatkan peta pada rencana pembinaan guru selanjutnya. Tahun ini, peserta UKG mencapai lebih dari satu juta guru di jenjang TK-SMA.
Guru bersertifikat adalah mereka yang lolos uji sertifikasi. Setiap bulannya mereka berhak menerima tunjangan profesi sebesar satu kali gaji (guru PNS) dan Rp 1.500.000 (non-PNS). Tunjangan itu diberikan pemerintah kepada guru untuk menutupi biaya peningkatan mutu seperti membeli buku dan melanjutkan studi.
JAKARTA
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melansir hasil sementera
Uji Kompetensi Guru (UKG). Dari hasil sementara diketahui bahwa nilai rata-rata
UKG masih rendah, yakni hanya 44,55. Angka tersebut tidak berbeda jauh dari
hasil UKA, 42,00.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menyoroti rendahnya hasil uji sementara bagi guru bahasa Indonesia untuk jenjang SMP, karena nilai rata-ratanya hanya mencapai angka 41,92. Nilai tersebut rendah dibandingkan dengan kemampuan rata-rata guru yang mengajar mata pelajaran IPA, IPS, Matematika, dan PKn.
"Nilai rata-rata bahasa Indonesia untuk guru SMP nilai rata-ratanya paling rendah dibandingkan dengan mata pelajaran lain. Artinya, ini ada sesuatu yang harus dirombak pada kemampuan bahasa Indonesia para guru SMP," ujar M Nuh.
Meski demikian, dia menegaskan hal itu masih merupakan hasil analisis sementara. Sampai hari ketiga pelaksanaan UKG, peserta yang mengikuti ujian sebanyak 373.415 guru dari total peserta 1.060.211 orang. Dari jumlah tersebut data yang telah diolah baru sekitar 234.619 peserta.
"Jadi, nilai rata-rata sementara 44,55. Dengan nilai tertinggi mencapai 91,12 dan yang terendah nol. Tapi, sekali lagi ini masih hasil sementara," tutur mantan Menkominfo itu.
Terkait dengan gangguan yang selama ini terjadi pada pelaksanaan UKG, ditegaskan bahwa kerusakan terjadi pada terminal user. Jumlah total Tempat Uji Kompetensi (TUK) ada 4.158 dan yang aktif 2.334.
"Yang akan diusahakan diaktifkan tanggal 8 Agustus sekitar 937. Yang sekarang tidak aktif ada 877 TUK atau sekitar 27%. Jadi, sayang kalau yang aktif 73%, kemudian kita batalkan," ujarnya.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidik (Kepala BPSDMP dan PMP) Kemdikbud, Syawal Gultom mengakui, terdapat masalah dalam soal. Yakni, terjadi sejumlah kasus soal yang tidak lengkap yang tidak lengkap dengan gambar atau grafik.
"Memang ada laporan masuk yang soalnya kurang dilengkapi dengan gambar atau grafik. Soal yang seperti itu nantinya tidak akan disertakan dalam penghitungan skor. Kami akan mengecek lagi," ungkapnya.
Sekretaris BPSDM dan PMP Kemdikbud Abi Sujak memaparkan total anggaran yang digunakan untuk UKG sekitar Rp 50 miliar. "Dengan perhitungan unit cost setiap peserta sekitar Rp 50.000, sedangkan untuk honor pengawas di kabupaten/kota sebesar Rp 90.000 per hari," ujarnya. (K32-37) (/)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menyoroti rendahnya hasil uji sementara bagi guru bahasa Indonesia untuk jenjang SMP, karena nilai rata-ratanya hanya mencapai angka 41,92. Nilai tersebut rendah dibandingkan dengan kemampuan rata-rata guru yang mengajar mata pelajaran IPA, IPS, Matematika, dan PKn.
"Nilai rata-rata bahasa Indonesia untuk guru SMP nilai rata-ratanya paling rendah dibandingkan dengan mata pelajaran lain. Artinya, ini ada sesuatu yang harus dirombak pada kemampuan bahasa Indonesia para guru SMP," ujar M Nuh.
Meski demikian, dia menegaskan hal itu masih merupakan hasil analisis sementara. Sampai hari ketiga pelaksanaan UKG, peserta yang mengikuti ujian sebanyak 373.415 guru dari total peserta 1.060.211 orang. Dari jumlah tersebut data yang telah diolah baru sekitar 234.619 peserta.
"Jadi, nilai rata-rata sementara 44,55. Dengan nilai tertinggi mencapai 91,12 dan yang terendah nol. Tapi, sekali lagi ini masih hasil sementara," tutur mantan Menkominfo itu.
Terkait dengan gangguan yang selama ini terjadi pada pelaksanaan UKG, ditegaskan bahwa kerusakan terjadi pada terminal user. Jumlah total Tempat Uji Kompetensi (TUK) ada 4.158 dan yang aktif 2.334.
"Yang akan diusahakan diaktifkan tanggal 8 Agustus sekitar 937. Yang sekarang tidak aktif ada 877 TUK atau sekitar 27%. Jadi, sayang kalau yang aktif 73%, kemudian kita batalkan," ujarnya.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidik (Kepala BPSDMP dan PMP) Kemdikbud, Syawal Gultom mengakui, terdapat masalah dalam soal. Yakni, terjadi sejumlah kasus soal yang tidak lengkap yang tidak lengkap dengan gambar atau grafik.
"Memang ada laporan masuk yang soalnya kurang dilengkapi dengan gambar atau grafik. Soal yang seperti itu nantinya tidak akan disertakan dalam penghitungan skor. Kami akan mengecek lagi," ungkapnya.
Sekretaris BPSDM dan PMP Kemdikbud Abi Sujak memaparkan total anggaran yang digunakan untuk UKG sekitar Rp 50 miliar. "Dengan perhitungan unit cost setiap peserta sekitar Rp 50.000, sedangkan untuk honor pengawas di kabupaten/kota sebesar Rp 90.000 per hari," ujarnya. (K32-37) (/)
 |
 |
UKG ONLINE 2012: Masuki hari ke-5, penyelenggaraan uji kompetensi guru masih kacau
JAKARTA: Sejumlah guru mengeluhkan kesiapan panitia, dalam hal ini Kemendiukbud, dalam menyelenggarakan uji kompetensi guru. Pasalnya, sampai hari ke-5 hari ini, para guru belum juga bisa mengakses soal-soal ujian UKG online tersbeut.Persoalan utama adalah pada koneksi Internet, dan belum siapnya server Kemendikbud dalam menerima akses yang meningkat signifikan dalam waktu bersamaan, yaitu jutaan guru dari seluruh Indonesia. Faktor sosialisasi yang kurang dan pelaksanaan yang mepet di bulan Ramadan juga menjadi kendala serius para guru.
Mendikbud Muhammad NUh mengungkapkan uji kompetensi terkesan digelar dengan terburu-buru. Ia mengatakan, persiapan telah dilakukan dengan matang. Persoalan yang muncul hanya merupakan kendala teknis.
Tak sedikit guru peserta UKG mengeluhkan melencengnya substansi soal dengan kompetensi yang diujikan. Belum lagi kelengkapan soal bergambar yang tersaji dengan buruk, dan soal ujian yang tidak dilengkapi dengan pilihan jawaban.
Lebih parah lagi di daerah, karena sulitnya mengakses soal, hingga para guru diperbolehkan mengulang uji kompetensi pada Oktober mendatang.
UKG hari pertama di Salatiga, Riau, Surabaya dan kota-kota lain secara umum mengalami kendala teknis terkait dengan koneksi dengan server pusat dan gagalnya login ujian.
Hanya di Jakarta yang mengalami kendala terkecil. Parahnya, di daerah, peserta tidak mau beranjak dan bahkan dilarang beranjak oleh pengawas karena khawatir server-nya tiba-tiba berfungsi sehingga ujian bisa berjalan.
Namun, sampai waktu ujian berakhir, ada beberapa sekolah tetap tidak memeroleh koneksi dengan pusat. Ada yang sudah konek selama 50 menit dan akhirnya koneksinya juga drop.
Para guru akhirnya hanya duduk terpaku di depan monitor karena server tidak kunjung konek dengan pusat. Kegalauan mereka agak sedikit terobati dengan munculnya pengumuman akan adanya UKG ulang Oktober mendatang.
Jutaan guru yang sudah galau dengan adanya pelaksanaan UKG ini menjadi tambah risau. Mereka secara umum takut akan kehilangan tunjangan profesi jika nilai UKG-nya jelek.(api) ..sumber bisnis Indonesia 6
NASRUN NUR/FAJAR
GURU DIUJI. Sebanyak 1.417 guru bersertifikat di Enrekang mengikuti uji kompetensi yang dilakukan bertahap mulai Senin, 30 Juli. Seperti pelaksanaan ujian di SMK PGRI Enrekang, kemarin.
WATAMPONE, FAJAR -- Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) gelombang pertama berlangsung, Senin, 30 Juli. Di beberapa daerah di Sulsel, pelaksanaan uji kompetensi menemui kendala.
Di Kabupaten Bone misalnya, pelaksanaan UKG bermasalah karena tidak terkoneksinya server lokal dan pusat. Akibatnya, peserta ujian gelombang pertama di beberapa lokasi batal diuji.
Kabid Bina Program Dinas Pendidikan Bone, Ibrahim Yukkas, mengakui, bermasalahnya uji kompetensi kemarin. Salah satunya, tidak terkoneksinya server di sejumlah sekolah yang menjadi tempat ujian.
Dia mengatakan, peserta yang mengalami permasalahan koneksi server itu, terjadi di SMP 1, SMP 2, dan SMK 1 Watampone. "Tidak terkoneksinya server lokal dan pusat itu dialami peserta gelombang pertama di sekolah tersebut," ungkapnya.
Dia merinci, untuk peserta UKG di SMP 1 dan 2 Watampone sebanyak 35 orang, sedangkan di SMK 1 Watampone, dari 63 unit server, hanya 7 unit yang terkoneksi. Akibat gangguan server itu, koordinator kabupaten Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) membuatkan berita acara, terkait kondisi yang dialami peserta uji kompetensi.
Dalam berita acara itu, dijelaskan permasalahan yang dialami para peserta yang akan mengikuti ujian, tapi mengalami permasalahan. "Ketentuannya, apakah peserta UKG yang mengikuti ujian kemarin, diikutkan ulang di hari lainnya. Semuanya tergantung keputusan pusat sebab itu wewenang pusat," ujarnya.
Peserta UKG sendiri diikuti guru di tingkat TK sampai SMA di daerah ini. Di hari pertama kemarin, sebanyak 618 orang. Kegiatan ini rencananya berlangsung hingga 8 Agustus dan setiap harinya terdiri dari tiga gelombang. Secara keseluruhan jumlah guru yang terdata mengikuti ujian ini, 4.220 orang.
*Guru Mengeluh
Sementara di Kabupaten Enrekang, mulai kemarin, sebanyak 1.417 guru bersertifikat secara bertahap mengikuti uji kompetensi.
"Kita berharap kemampuan guru yang telah bersertifikat juga terus ter-upgrade. Bukan cuma siswa yang diujikan tapi juga guru agar mereka tetap profesional," kata Kadis Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Enrekang, Arfah Rauf, Senin, 30 Juli.
Dia mengatakan untuk tahap awal ini, ujian kompetensi baru dilakukan sebatas untuk pemetaan tingkat pengetahuan guru. Bila masih ada guru yang tidak lulus dalam uji kompetensi ini, maka masih diikutkan dalam diklat-diklat untuk peningkatan kemampuan.
"Ke depan kalau tetap tidak lulus ujian kompetensi semacam ini maka tunjangan sertifikasinya ditarik. Akan ada evaluasi bisa saja tiap tahun," terangnya.
Dari pantauan FAJAR pada pelaksanaan uji kompetensi kemarin, masih terdapat kekeliruan soal yang merugikan guru. Bahkan sejumlah guru SMP di Enrekang dan Kecamatan Baraka yang diberi soal kompetensi untuk guru SMA.
Di antaranya yang dialami guru mata pelajaran Bahasa Inggris di SMPN 2 Enrekang, Mardiati dan guru mata pelajaran Seni dan Budaya dari SMPN4 Baraka, Mahira yang mengikuti ujian kopetensi di SMK PGRI Enrekang kemarin.
Saat mengikuti ujian kompetensi, Mardiati harus mengerjakan soal kompetensi Bahasa Inggris untuk guru tingkat SMA. Akibatnya, dia keberatan karena soal ujian yang diberikan jauh lebih sukar dari soal yang seharusnya dia terima.
"Soalnya lebih sukar karena untuk kompetensi guru SMA. Kalau hasil ini yang dipakai, tentu saya dirugikan. Tadi banyak jawaban yang salah. Saya sudah lapor ke panitia," terang Mardiati. (edy-nur/ars) sumber fajar . 7
